Hortikultura 28to
Legislator PDIP Peristiwa nahas itu terjadi sekitar pukul 23.30 WIB, tepat setelah Andrie Yunus selesai menghadiri sebuah podcast di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) di Jalan Salemba I. Saat korban tengah mengendarai sepeda motor, dua orang tak dikenal yang berboncengan mendekat dan menyiramkan cairan keras ke arahnya. Akibat serangan ini, Andrie Yunus mengalami luka bakar serius di sekujur tubuh, meliputi tangan kanan dan kiri, wajah, dada, serta bagian mata . Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, mengonfirmasi bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan medis, korban menderita luka bakar hingga 24 persen . Rekaman CCTV yang beredar menunjukkan aksi dua pelaku yang dengan sengaja melakukan penyiraman tersebut sebelum melarikan diri .
Menyikapi kejadian ini, Wakil Ketua Komisi XIII DPR dari Fraksi PDIP, Andreas Hugo Pareira, angkat bicara. Ia menilai tindakan biadab tersebut merupakan upaya nyata untuk membungkam suara-suara kritis masyarakat, khususnya para pembela hak asasi manusia (HAM). Andreas mendesak aparat kepolisian untuk segera melakukan penyelidikan secara menyeluruh guna mengungkap pelaku serta motif di balik serangan brutal yang dinilainya sangat tidak manusiawi ini . Ia menegaskan bahwa negara tidak boleh kalah oleh aksi-aksi teror yang mengancam kebebasan berpendapat.
Secara kelembagaan, DPP PDI Perjuangan melalui Ketua Bidang Hukum dan Advokasi, Ronny Talapessy, juga mengeluarkan pernyataan resmi. Ia mengecam keras aksi kekerasan ini dan menyebutnya sebagai perbuatan pengecut yang tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun . Ronny menambahkan bahwa peristiwa ini kembali menambah daftar panjang serangan dan teror terhadap individu-individu yang selama ini vokal menyuarakan kritik dan pembelaan terhadap HAM. Sikap tegas partai berlambang banteng ini menjadi sinyal kuat bahwa kekerasan dalam bentuk apa pun tidak memiliki tempat dalam demokrasi.
Anggota DPR dari Fraksi PDIP, Bonnie Triyana, menyoroti insiden ini dengan perspektif historis. Ia menegaskan bahwa penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus bukan sekadar aksi kriminal biasa, melainkan bukti nyata darurat HAM dan praktik antidemokrasi yang masih terjadi di Indonesia . Bonnie mengaitkan peristiwa ini dengan catatan kelam kekerasan terhadap aktivis di masa lalu, seperti penculikan aktivis 1997/1998, pembunuhan Marsinah, hingga Munir. Menurutnya, sejarah telah membuktikan bahwa kekerasan tidak pernah berhasil membungkam gerakan sipil, justru sebaliknya akan membangkitkan perlawanan.
Lebih lanjut, Bonnie Triyana mengingatkan bahwa proklamator Indonesia, Soekarno, adalah seorang aktivis yang kerap dipenjara dan diasingkan karena suara kritisnya melawan kolonialisme. Ia juga menyinggung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang mengalami masa-masa kelam ketika demokrasi dipasung pada era Orde Baru . Bonnie menekankan bahwa pengalaman pahit tersebut seharusnya menjadi pelajaran berharga bahwa kekerasan dan pembungkaman tidak pernah membawa kebaikan bagi bangsa. Ironisnya, di era reformasi yang seharusnya menjunjung tinggi demokrasi, seorang pembela HAM justru menjadi korban keganasan teror.
Baca Juga : Pledoi Emosional Ary Gadun FM Mohon Maaf hingga Minta Pasal TPPU Dihapus
Tidak hanya mengutuk, Bonnie Triyana juga memberikan rekomendasi hukum yang tegas. Ia mendesak aparat kepolisian untuk tidak hanya menangkap pelaku di lapangan, tetapi juga membongkar aktor intelektual di balik serangan tersebut. Bonnie meminta agar pelaku dijerat dengan pasal berlapis, termasuk Pasal 459 KUHP tentang percobaan pembunuhan berencana yang memiliki ancaman pidana maksimal . Ia mengingatkan negara memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan kasus ini tidak berakhir dengan impunitas, sebagaimana banyak terjadi di masa lalu.
Senada dengan Bonnie, anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP, Yulius Setiarto, juga menyuarakan keprihatinan mendalam. Ia dengan tegas menyatakan bahwa tindakan pengecut ini merupakan bentuk teror terhadap aktivis pro demokrasi yang sama sekali tidak boleh dibiarkan terjadi di negara hukum . Yulius menilai penyerangan dengan cairan kimia berbahaya ke bagian tubuh vital korban bukanlah penganiayaan biasa, melainkan aksi terencana untuk menebar ketakutan dan membungkam suara kritis. Ia menegaskan bahwa serangan ini tidak hanya mengenai Andrie Yunus sebagai individu, tetapi juga terhadap gerakan masyarakat sipil secara luas.
Dalam pernyataan sikapnya, Yulius Setiarto mengajukan empat tuntutan utama. Pertama, mengutuk keras segala bentuk teror dan kekerasan terhadap aktivis sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Kedua, mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus ini secara cepat, profesional, dan transparan, termasuk mengungkap aktor intelektualnya . Ketiga, ia meminta pemerintah memberikan perlindungan maksimal kepada korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Komnas HAM, baik untuk pemulihan medis, psikologis, maupun jaminan keamanan bagi keluarga. Keempat, ia menyerukan solidaritas nasional kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersatu melawan represi.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP, Mercy Chriesty Barends, menilai kasus ini sebagai tanda bahaya atau alarm serius bagi perlindungan pembela HAM di Indonesia. Menurut Mercy, serangan terhadap aktivis yang bekerja di garis depan advokasi HAM berpotensi menimbulkan efek intimidasi yang luas . Ia menekankan bahwa pembela HAM menjalankan fungsi penting dalam menjaga akuntabilitas kekuasaan, sehingga negara wajib memastikan mereka dapat bekerja tanpa ancaman kekerasan. Sebagai mitra aparat penegak hukum, ia meminta kasus ini dijadikan prioritas utama.
Lebih jauh, Mercy Barends menyoroti pentingnya penguatan mekanisme perlindungan bagi para pembela HAM. Ia menegaskan bahwa perlindungan ini bukan sekadar kewajiban moral, melainkan kewajiban konstitusional negara. “Jika ruang aman bagi para pembela HAM menyempit, maka kualitas demokrasi kita ikut terancam,” ujarnya . Ia mendesak agar pengusutan kasus dilakukan secara menyeluruh hingga tuntas, sehingga memberikan kepastian hukum dan rasa aman bagi masyarakat sipil. Penegakan hukum yang tegas dan transparan menjadi pesan penting bahwa negara tidak memberi ruang bagi teror.
Tak hanya melalui pernyataan resmi, politisi PDIP Rieke Diah Pitaloka turut bergerak dengan menyebarkan foto terduga pelaku yang terekam CCTV. Melalui akun Instagram pribadinya, Rieke mengunggah ciri-ciri pria yang diduga sebagai pelaku, termasuk yang mengenakan helm dan tanpa helm, berkulit sawo matang, berkumis tipis, dan berambut pendek . Langkah ini diambil untuk mengajak publik turut mengawal kasus ini dan memberikan informasi kepada pihak kepolisian, sekaligus mengingatkan agar kasus ini tidak berakhir seperti kasus-kasus kekerasan terhadap aktivis sebelumnya yang tidak tuntas.
Legislator PDIP Dalam unggahannya, Rieke Diah Pitaloka juga memberikan empat rekomendasi penting. Pertama, mendesak kepolisian segera menangkap pelaku. Kedua, mengusut tuntas dalang dan motif di balik serangan. Ketiga, mendesak negara menanggung semua biaya pengobatan korban hingga pulih. Keempat, mendesak LPSK untuk segera memberikan perlindungan kepada korban dan keluarganya hingga proses hukum tuntas . Rieke juga menyentil adanya indikasi “pemain tak kasat mata” yang mungkin ingin memantik api kemarahan publik di tengah situasi geopolitik dan geoekonomi yang sedang tidak menentu.
Kekhawatiran akan terulangnya kembali praktik impunitas menjadi benang merah dalam setiap pernyataan para Legislator PDIP. Bonnie Triyana secara eksplisit menyebutkan bahwa kasus kekerasan terhadap aktivis kerap tidak berakhir dengan keadilan . Rieke Diah Pitaloka juga mengingatkan kasus pembunuhan aktivis Ermanto Usman yang pelakunya cepat ditangkap namun kemudian kesimpulan kasusnya dianggap dangkal hanya bermotif ekonomi . Karena itu, mereka mendesak agar pengusutan kasus Andrie Yunus dilakukan dengan sungguh-sungguh hingga ke akar-akarnya.
Desakan dari para legislator ini rupanya mendapat respons cepat dari pemerintah dan aparat keamanan. Presiden Prabowo Subianto secara langsung memerintahkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas kasus ini secara profesional dan transparan . Menindaklanjuti perintah tersebut, Polda Metro Jaya bahkan membuka posko pengaduan khusus dan menyediakan hotline bagi masyarakat yang ingin memberikan informasi terkait kasus ini, dengan jaminan perlindungan bagi saksi dan pelapor . Kapolri juga memastikan proses penyelidikan menggunakan metode ilmiah atau scientific crime investigation .
Kecaman dari Legislator PDIP ini tidak bisa dilepaskan dari kedekatan historis partai tersebut dengan isu-isu kebenaran dan keadilan. Dalam peringatan Sumpah Pemuda di Sekolah Partai PDIP pada Oktober 2025, KontraS bahkan diundang untuk menyuarakan kegelisahan mereka terkait pelanggaran kebebasan sipil dan pembubaran aksi massa . Kepala Divisi Impunitas KontraS saat itu, Jane Rosalina Rumpia, menyoroti belum tuntasnya reformasi sektor keamanan. Hal ini menunjukkan adanya hubungan dialogis antara PDIP dan KontraS dalam memperjuangkan demokrasi yang sehat.
Secara keseluruhan, para legislator PDIP sepakat bahwa penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus adalah sebuah teror yang secara langsung menyerang nilai-nilai fundamental demokrasi. Tindakan ini tidak hanya melukai fisik seseorang, tetapi juga berupaya menciderai rasa aman dan kebebasan berekspresi yang menjadi hak setiap warga negara. Yulius Setiarto menegaskan bahwa serangan di ruang publik ibu kota menunjukkan jaminan keamanan bagi warga yang menjalankan hak konstitusionalnya masih perlu diperkuat . Ini adalah ujian serius bagi ketahanan demokrasi Indonesia.
Peristiwa tragis ini menjadi momentum bagi seluruh komponen bangsa, termasuk partai politik seperti PDIP, untuk kembali menegaskan komitmen terhadap demokrasi dan HAM. Tuntutan yang disuarakan para Legislator PDIP, mulai dari pengusutan tuntas hingga perlindungan korban, merupakan cerminan dari harapan publik agar negara hadir secara maksimal. Sebagaimana diingatkan Ronny Talapessy, tradisi berpikir kritis dan kebebasan menyampaikan gagasan adalah nilai yang melahirkan Republik Indonesia . Oleh karena itu, serangan terhadap nilai-nilai ini adalah bentuk pengingkaran terhadap cita-cita kemerdekaan. Kini, mata rakyat tertuju pada aparat penegak hukum untuk membawa kasus ini ke terang benderang dan memastikan keadilan ditegakkan